Sporty Magazine official website | Members area : Register | Sign in
Selamat Datang di Blog MA Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur

Recent Post

Archives

Share it

Alumni MA Tabah "Ahmad Millah" Mangkring di Jawa Pos

Rabu, 17 September 2014

JAWA POS : KEMENANGAN pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pilpres 9 Juli lalu masih berbuntut panjang. Pasalnya, Koalisi Merah putih (KMP) sebagai pengusung Prabowo-Hatta terus memberikan perlawanan. Kali ini, mereka kembali melakukan perlawanan dengan upaya pengesahan RUU pilkada yang di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan kepala daerah tak langsung atau lewat DPRD. Usul pilkada lewat DPRD mendominasi saat pembahasan RUU pilkada di DPR. Partai Golkar (106 kursi), PPP (38 kursi), PAN (46 kursi), PKS (57 kursi), dan Partai Gerindra (26 kursi) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong pilkada lewat DPRD. Demokrat (148 kursi) berpendapat sama. Jika tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan voting. Total suara pendukung pilkada lewat DPRD mencapai 421 kursi. Kini, peta politik bisa berbalik. Sebelumnya, hanya tiga parpol yang mendukung mekanisme pilkada secara langsung, yakni PDIP (94 kursi), PKB (28 kursi), dan Partai Hanura (17 kursi). Belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum Partai Demokrat memilih pilkada langsung oleh rakyat. Jika sikap SBY itu diikuti Fraksi Demokrat di DPR, suara pendukung pilkada langsung di DPR mencapai 287 kursi. Sementara itu, pendukung pilkada lewat DPRD sebesar 273 kursi. Terkait dengan sikap SBY tersebut, tampaknya, pada akhir masa jabatannya, presiden enggan berlawanan dengan gerakan arus bawah yang semakin kuat dan masif melawan kehendak KMP. Apalagi, penolakan terhadap pilkada tak langsung juga muncul dari kepala daerah yang juga kader partai dari KMP sendiri. Belum lagi desakan dari massa aktivis prodemokrasi yang menilai pilkada tak langsung adalah kemunduran demokrasi. Pada pilpres lalu, pasangan Jokowi-JK unggul cukup signifikan atas pasangan Prabowo-Hatta. Sebagai pemenang pilpres, logikanya, Jokowi-JK lebih banyak didukung rakyat dan besarnya dukungan itu merata di daerah. Belum lagi pendukung Prabowo-Hatta di bawah yang sudah berpindah aliran. Data terkini, menurut survei quick poll Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mayoritas konstituen dari parpol dalam KMP tak menyetujui kepala daerah dipilih DPRD. Lebih dari 75 persen konstituen atau pemilih parpol Koalisi Merah Putih menginginkan kepala daerah dipilih langsung, tidak melalui DPRD seperti yang diinginkan koalisi. Perinciannya, sebanyak 81,20 persen pendukung Golkar memilih pilkada langsung, Demokrat 80,77 persen, Gerindra 82,55 persen, PKS 80,23 persen, PAN 85,11 persen, PPP 76,66 persen, dan PBB 87,65 persen. Hasil penelitian LSI itu dilakukan terhadap 1.200 responden. Penelitian diadakan pada 5 sampai 7 September 2014 dengan margin of error 2,9 persen. Survei dilakukan di 33 provinsi lewat metode quick poll. Ada dua hal yang patut diperhatikan dalam wacana ini. Pertama, substansi. Pilkada langsung maupun tidak langsung sebenarnya sama-sama tidak bisa menghilangkan politik uang. Kecenderungan politik uang hanya akan berpindah dari lapangan luas ke lapangan yang terfokus, yaitu DPRD. Terkait itu, KPK akan mudah mendeteksi peredaran uang lantaran wilayah persebaran yang terbatas di sekitar DPRD. Hasyim Muzadi adalah tokoh NU yang sejak 2009 mengampanyekan pilkada tak langsung. Usul itu murni demi kemaslahatan umat. Maksudnya, rakyat tak terlibat langsung dalam demokrasi transaksional karena sudah diambil alih DPRD. Usul tersebut jelas berbeda motif dengan wacana yang diusung KMP. Yaitu, menjadi penguasa di daerah. Kedua, aspek politis. Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan presiden dipilih langsung. Tentu, dalam hal ini pemilihan kepala daerah harus disamakan dengan sistem pemilihan presiden. Lebih jauh dinyatakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kepala daerah dipilih melalui pemilu sebagaimana sistem pemilihan presiden. Bila dalam RUU pilkada menggagas pilkada serentak bahwa gubernur dipilih langsung oleh DPRD, jelas itu bertentangan dengan perundang-undangan. Di balik ngotot-nya sikap KMP, rupanya mereka punya skenario lain setelah tumbang di pilpres. Yaitu, ’’mengavling’’ kekuasaan di daerah lewat koalisi yang mereka bangun. Terang saja, publik mudah menyimpulkan bahwa wacana penghapusan pilkada langsung itu beraroma dendam pilpres. Di sisi lain, apa yang dilakukan KMP adalah bentuk pragmatisme politik yang menanggalkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dan, bicara politik adalah bicara keuntungan. Jika kini fraksi di DPR getol bicara pilkada tak langsung, itu dilakukan karena keuntungan yang didapat tentu lebih besar. Namun, keuntungan tersebut hanya diperjuangkan untuk kepentingan elite parpol, bukan rakyat. Karena itulah, wacana mengembalikan pilkada oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD ditentang rakyat. Perlawanan paling nyata ditunjukkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok. Bahkan, sebagai bentuk perlawanan, dia dengan tegas menyatakan mundur dari Partai Gerindra. Abraham Lincoln menyatakan, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara itu, menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan, menurut John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Karena itu, semuanya berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, tentu saja, dalam lembaga resmi pemerintah, terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Atas dasar itulah, pilkada tak langsung dinilai sebagai kemunduran demokrasi dan merampas aspirasi rakyat. Menghapus pilkada tak langsung sama dengan memasung hak suara rakyat. Bahkan, terlepas masih adanya banyak kekurangan, demokrasi telah mengangkat nama baik Indonesia di mata internasional sebagai negara berkembang yang bisa melaksanakan pemilihan secara langsung dengan damai. Rakyat memang perlu tetap diberi kepercayaan untuk menentukan pilihannya sendiri. Apalagi, DPR/DPRD selama ini kerap melakukan perilaku yang mendistorsi dan melukai hati rakyat. Mereka lebih memilih mengabdi kepada parpol ketimbang membela hak rakyat. Berdasar hasil survei Cirus Surveyor Group awal tahun lalu, kepercayaan masyarakat terhadap DPR ternyata rendah. Masalah itu terjadi karena DPR tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Survei tersebut menyebutkan bahwa 53,6 persen responden menilai anggota DPR periode 2009–2014 tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Kemudian, sebanyak 51,9 persen responden menilai anggota DPR belum melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan baik. Terakhir, sebanyak 47,9 persen responden menilai anggota DPR tidak membuat UU yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Hasil lainnya, sebanyak 60,1 persen responden merasa anggota DPR tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Kemudian, sebanyak 50,1 persen responden merasa anggota DPRD kabupaten/kota tidak memperjuangkan aspirasi mereka. Lalu, sebanyak 58,4 persen responden merasa anggota DPRD provinsi juga tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. *) Direktur Pusat Pemberdayaan dan Transformasi Masyarakat (Pesat) (ahmad.millah@gmail.com) http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/7107/Distorsi-Politik-Perwakilan Jawa Pos : Rabo, 17 September 2014

Ketua OSIS MA Tabah Mangkring di SURYA Online

SURYA Online, LAMONGAN - Sebanyak 13 orang yang mengaku Pengurus Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar NU ( IPNU) dan 1 Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi melakukan mosi tidak mengakui kepengurusan IPNU, hasil konferensi cabang (Konfercab) ke- 27 yang di gelar di Ponpes Al- Fatah, Siman, 29-31 Agustus 2014. "Kita menganggap hasil konferensi kemarin inkonstitusional dan illegal," ungkap Haris Harianto, juru bicara IPNU dari pengurus PAC Sambeng, saat demo di Kantor MWC Pucuk, Jumat (12/8/2014). Menurutnya, dalam pelaksanaan Konfercab PC IPNU Lamongan dinilai dengan sengaja telah menabrak rambu-rambu yang menjadi aturan dalam IPNU. Seperti melanggar PO Bab XXVI tentang restrukrisasi kepengurusan, pasal 155 tentang demisionarisasi. otomatis pada ayat 1-5, karena batas akhir masa bakti PC IPNU Lamongan tertanggal 6 juli 2014, sehingga mengalami demisionerisasi otomatis. Tetapi PC IPNU Lamongan membuat kebijakan serta menerbitkan SK PAC, PR, PK IPNU tertanggal di atas 6 Juli 2014 demi kepentingan konferensi. Ini termasuk pembohongan publik, karena PC IPNU Lamongan telah menyalahgunakan wewenang, serta membuat kebijakan yang menyalahi aturan. "Padahal itu jelas - jelas telah melanggar aturan,"tegasnya. Demikian pula dengan keabsahan peserta konferensi dimana secara jelas dalam Tatib Bab IX tentang tata cara pemilihan pasal 11 ayat 2, dimana seorang jadi ketua minimal harus didukung oleh 50 suara. Namun kenyataannya ketua terpilih hanya didukung 42 suara yang jelas ini jauh dari quorum. Panitia dan pc tidak fair, terbukti dengan menghilangkan hak menjadi peserta konfercab untuk PAC IPNU Bluluk, Sukorame dan Brondong. Kejanggalan konferensi ini juga dibuktikan dengan adanya upaya Intervensi yang sangat kuat yang dilakukan oleh salah satu orang yang mengaku perwakilan dari Pengurus Pusat. Anehnya, saat ditanyakan surat mandat dari Ketua PP yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan dan beralibi kalau dirinya telah diberi garansi oleh pimpinan pusat. Dan baru kali ini organisasi dibawah naungan NU ada istilah garansi. Karena itu,tiga belas pengurus PAC menolak dan tidak mengakui kepengurusan PCNU. "Dan surat keberatan serta penolakan hasil konfercab ini akan dilaporkan ke PB NU, PP IPNU, PW NU "tandasnya. Sementara 13 PAC IPNU yang turut dalam aksi di antaranya: Paciran, Maduran, Sukodadi, Pucuk, Turi, Kembangbahu, Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Dan Sukorame, serta 1 PKPT IPNU Unisla.

Menyonsong Kurikulum 2013 Menanti Guru Kreatif,Inovatif

Selasa, 16 September 2014

TAMPAKNYA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak akan surut dari tekad. Rencana memberlakukan kurikulum 2013 sudah bulat walaupun masih ramai yang mendebat. Beberapa kali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menegaskan kalau kurikulum itu akan diberlakukan bertahap pada awal tahun pelajaran baru, 2013/ 2014 nanti. Tinggal lima bulan lagi, berarti. Di tengah pro kontra yang belum reda, sosialisasi terus digesa. Kemdikbud melalui Wakil Mendikbud, Musliar Kasim sudah berkelana ke beberapa kabupaten di beberapa provinsi di Indonesia. Dengan titel acara “Sosialisasi Kurikulum 2013” kunjungan kerja Wamendikbud bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana kurikulum baru ini. Pemerintah Daerah khususnya jajaran Dinas Pendidikan terutama para guru, sesungguhnya berharap kedatangan itu untuk mendapat penjelasan dari tangan pertama mengenai kurikulum baru. Sayangnya, tidak di semua tempat itu berjalan sesuai harapan. Alih-alih mendapat keterangan yang lebih konprehensif, justeru yang didapatkan hanyalah penjelasan sangat sederhana. Bahkan itu lebih tepat sebagai usaha minta pendapat tentang perlu-tidaknya diberlakukan kurikulum ini. Di setiap tempat acara sosialisasi dia cenderung mempromosikan kurikulum itu dari pada menjelaskan. Seperti ketika dia berkunjung ke Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu, sepertinya dia lebih kepada meminta dukungan guru –untuk diberlakukan– dari pada mencerahkan guru berkaitan kurikulum baru itu sendiri. Apakah karena masih ada penolakan dari beberapa pihak sehibngga diperlukan dukungan? Pak Wamenlah yang tahu itu. Sampai saat ini sebagian besar guru, terutama di daerah-daerah belum juga memahami benar esensi kurikulum yang katanya penyempurnaan dari kurikulum KTSP yang saat ini masih berlaku. Pemberlakuannya sendiri juga akan bertahap: kelas 1 dan 4 (di SD), kelas 7 (SLTP) dan kelas 10 (SLTA) akan dilaksanakan pada awal Juli 2013 nanti. Tahun berikutnya naik ke kelas di atasnya. Begitu pula tahun selanjutnya. Artinya diperlukan tiga tahun untuk berlaku secara keseluruhan dari kelas rendah hingga kelas akhir. Jika kurikulum 2013 benar-benar akan mengarahkan peserta didik untuk menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif dan berkarakter, seperti selalu didengung-dengungkan Mendikbud di berbagai kesempatan maka inilah sesungguhnya tugas berat dan tugas mulia guru. Guru harus memikirkan strategi yang tepat untuk mewujudkan harapan itu. Tentu saja itu tidak akan mudah. Sebagian informasi yang diterima guru saat ini bahwa untuk melaksanakan kurikulum baru ini nantinya sebagian besar perangkat pembelajaran yang selama ini harus dikerjakan guru, nanti tidak perlu lagi guru yang mengerjakannya. Seumpama menyusun silabus yang selama ini menjadi momok bagi guru yang cenderung malas, nanti sudah tidak perlu lagi disusun guru. Semuanya sudah dipersiapkan dari kementerian. Buku-buku ajar pun nantinya akan disiapkan Pemerintah. Sekolah-sekolah (baca: para guru) tinggal melaksanakannya saja. Di sinilah kekhawatiran akan muncul. Akankah model ’serba ada’ ini akan melahirkan guru-guru kreatif dan inovatif sebagaimana target yang diharapkan kepada peserta didik? Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang kreatif dan inovatif justeru mesti dimulai dari dan oleh para guru yang kreatif dan inovatif juga? Dengan kurikulum KTSP yang menjadikan otonomi sekolah dan guru sebagai salah satu perinsip, terbukti tidak banyak lahir guru-guru kreatif dan inovatif. Padahal jelas kebebasan yang dianut KTSP sejatinya melahirkan guru-guru penuh ide dan bekerja keras untuk melahirkan berbagai kreasi demi pencapaian kurikulum. Lalu bagaimana dengan kurikulum yang serba disiapkan ini akan melahirkan guru-guru kreatif dan inovatif? Tidakkah justeru akan lahir guru-guru yang kian malas karena merasa sudah dipersiapkan segala-galanya? Mudah-mudahan saja tidak. Jangan sampai tujuan mulia kurikulum untuk melahirkan anak-anak kreatif-inovatif dengan karakter yang baik tidak dilaksanakan oleh guru-guru yang berwatak sama. Bagaimanapun, kita tetap berharap dan menanti lahirnya guru-guru kreatif dan inovatif untuk melaksanakan kurikulum baru ini. *** http://edukasi.kompasiana.com 28 Februari 2013

Tes Mahasiswa Baru STAIDRA

Senin, 15 September 2014

Hari Ini Senin, 15 September 2014 Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat Kranji Paciran Melaksanakan Tes Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2014/2015. Selamat dan Sukses Semoga Lulus Semua.

Program Prodistik

Senin, 30 September 2013

MA TARBIYATUT THOLABAH Buka Progarm PRODISTIK (Program Stara D1 Teknologi Informasi & Komunikasi ) Kerjasama MA Tarbiyatut Tholabah dengan ITS Surabaya.

Aisy Ilfiyah di Program Indonesia Mengajar 2010

Sabtu, 11 Februari 2012


Unair Surabaya : Kemarin, wakil Universitas Airlangga menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono, guna melakukan pelepasan Para Pengajar Muda dari Program Indonesia Mengajar. Ini merupakan gerakan muda indonesia yang berperan aktif dalam memajukan pendidikan indonesia dengan mengajar didaerah pelosok Indonesia selama setahun. Program ini didukung oleh Kementrian Pendidikan Nasional dan beberapa perusahaan besar di Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden tersebut, juga dihadiri oleh Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto selaku Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, para Pengurus Yayasan Indonesia Mengajar, para Wakil Rektor Perguruan Tinggi asal Pengajar Muda, serta para Bupati yang ditempati.

Seperti dituturkan oleh Wakil Rektor I Universitas Airlangga, pertemuan tersebut melibatkan Wakil Presiden RI dalam diskusi langsung dengan ke-51 Pengajar Muda yang akan diberangkatkan tepat pada hari Pahlawan tahun ini, sebagai Pengajar Muda. Sebelumnya, mereka telah melalui tahap seleksi dengan menyisihkan 1.383 orang peminat. "Tahun 2011 akan merekrut sekitar 300 orang, mungkin ini bisa diinformasikan kepada para mahasiswa yang berminat," pesan Wakil Rektor I UA.

Menurut keterangan Prof. Dr. Achmad Syahrani, Apt., MS., mereka nanti akan mengabdi sebagai Guru kelas 3 – 4 SD, selama satu tahun di 5 lokasi luar Pulau Jawa. "Ditempatkan di Propinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, sebanyak 10 orang. Untuk Propinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada 10 orang. Untuk Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, sejumlah 11 orang, dan Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, dikirim 10 orang. Sementara untuk Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera, berangkat 10 orang," demikian ungkap Prof. Syahrani.

Dikatakan oleh Prof. Syahrani, Pengajar Muda dari Airlangga yang berhasil lolos seleksi sebanyak 5 orang. Jika ditinjau dari banyaknya alumni yang lolos seleksi, Airlangga berhasil menduduki peringkat ke-4 nasional. "Tadinya ada empat orang yang sempat datang ke ruang saya sebulan lalu, kemudian bertambah 1," ujar Wakil Rektor I Universitas Airlangga.

Mereka yang secara tak langsung bekerja sebagai duta Airlangga ini, adalah Ayu Kartika Dewi (alumnus FEB-UA), Aisy Ilfiyah (alumnus FISIP-UA), Rhamdani Kurniawan (alumnus FEB-UA), Granasti Aprilia (alumnus Psikologi-UA), dan Asril Novian Alifi (alumnus FIB-UA). Kelima alumnus tersebut, sedianya akan ditempatkan di propinsi Maluku Utara dan Lampung.

Secara nasional, ITB berhasil menyertakan pengajar terbanyak dengan melibatkan 14 orang alumninya. Kemudian disusul oleh UI (13 orang), UGM (7 orang), Universitas Airlangga (5 orang), IPB – UNDIP – UNPAD (masing-masing3 orang), dan ITS – UNHAS – Paramadina (masing-masing 1 orang).

"Alhamdulillah, sebagai alumni UA mereka berbahagia, karena saat bertemu dengan Wapres, ada juga wakil Airlangga yang datang. Saya katakan, kami menyempatkan datang karena mereka telah mengangkat dan menjunjung tinggi almamaternya, Universitas Airlangga, di tingkat nasional," demikian pungkas Prof. Syahrani.

Seleksi Olimpiade Mata Pelajaran se Induk KKM MA Tarbiyatut Tholabah

Rabu, 19 Oktober 2011


Seleksi Olimpiade Mata Pelajaran MA se Induk KKM Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan besuk pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Oktober 2011
Pukul : 07.00 WIB - selesai
Tempat : AULA PP Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan

Seleksi Olimpiade Mata Pelajaran meliputi Bidang:
1. Fisika
2. Bioologi
3. Ekonomi
4. Geografi
5. Bahasa Arab
6. Bahasa Inggris
7. Tehnologi Informatika.

Bagi pemenang Juara I masing-masing Mata Pelajaran akan dikirim ke Olimpiade tingkat Provinsi Jawa Timur mewakili Induk KKM Madrasah Aliyah Tarbiyatut Tholabah pada Bulan November 2011.

Membangun Tanggung Jawab Profesi dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Minggu, 16 Oktober 2011


Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, antara lain: guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, guru dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah menempati kedudukan yang sangat penting dan tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru sebagi subyek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri.
Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di 29 negara menemukan bahwa di antara berbagai masukan (input) yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru makin penting lagi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Lengkapnya hasil studi itu adalah: di 16 negara sedang berkembang, guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 18% dan sarana fisik 26%. Di 13 negara industri, kontribusi guru adalah 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22% dan sarana fisik 19% (Dedi Supriadi, 1999: 178). Fasli Jalal (2007:1) mengatakan bahwa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.
Hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang bermutu. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang mengembangkan kebijakan ini bisa disebut antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.
Problematika Sertifikasi Guru
Pengertian sertifikasi mengacu pada National Commision on Educatinal Services (NCES) disebutkan Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidates credentials and provides him or her a license to teach. Dalam UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar profesioanal guru tercermin dari kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut, yang tentunya memiliki penerapan berbeda dibeberapa negara Hasil studi Educational Testing Service (ETS) yang dilakukan di delapan negara menunjukkan bahwa pola-pola pembinaan profesionalisme guru di negara-negara tersebut dilakukan dengan sangat ketat (Samami dkk., 2006:34). Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Inggris yang menerapkan sertifikasi secara ketat bagi calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi. Di kedua negara tersebut, setiap orang yang ingin menjadi guru harus mengikuti ujian untuk memperoleh lisensi mengajar. Ujian untuk memperoleh lisensi tersebut terdiri dari tiga praksis, yaitu tes keterampilan akademik yang dikenakan pada saat seseorang masuk program penyiapan guru, penilaian terhadap penguasaan materi ajar yang diterapkan pada saat yang bersangkutan mengikuti ujian lisensi, dan penilaian performance di kelas yang diterapkan pada tahun pertama mengajar. Mereka yang memiliki lisensi mengajarlah yang berhak menjadi guru.
Di Indonesia, untuk mengikuti kegiatan sertifikasi ditahun 2011 ini para guru harus mengikuti tes awal untuk menilai kompetensi pendidik yang sebenarnya. Pelaksanaan sertifikasi guru yang bertujuan menjadikan pendidik profesional mulai tahun ini mengalami perubahan signifikan. Kelayakan guru memperoleh sertifikat pendidik profesional tidak hanya melalui penilaian portofolio, tetapi tes awal menjadi tolok ukur utama. Berdasarkan pengalaman jika hanya berkas portofolionya yang dinilai dan mayoritas guru lulus, sehingga berkas-berkas tersebut bisa saja dimanipulasi. Oleh sebab itu, dari kuota sertifikasi untuk 300.000 guru tahun 2011, hanya satu persen yang dijatah lulus lewat penilaian portofolio.Bagi yang tidak lulus pada jalur portofolio tersebut otomatis harus mengikuti sertifikasi jalur PLPG di masing-masing rayon atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Bagi para guru yang lulus pada tahap awal, berkas portofolio yang merupakan track record para guru tersebut akan dinilai. Sebagaimana dilansir Suara Merdeka.com 28 Juli 2011 Data Informasi Sertifikasi Guru Panitia Pusat menyebutkan sebanyak 99% peserta atau 1.309 guru gagal atau tidak lulus dalam tes awal sertifikasi portofolio yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Dari 1.323 guru yang mengikuti tes awal melalui sistem online, hanya 14 guru yang lulus dan bisa dinilai berkas portofolionya. Koordinator Data Informasi Sertifikasi Guru Panitia Pusat Prof Wahyu Hardiyanto mengungkapkan, ketidaklulusan itu karena para pendidik tersebut tidak bisa memenuhi ketentuan nilai yang disyaratkan. ”Sesuai dengan ketentuan, para peserta harus bisa menyelesaikan 75% soal tes awal dalam bentuk pilihan ganda dengan waktu 100 menit untuk materi eksakta dan non-eksakta serta pedagogik. Kalau itu tidak terpenuhi, dianggap gagal untuk mengikuti penilaian berikutnya
Lebih jauh, dalam kurun waktu 2007 hingga sekarang, setidaknya dalam proses sertifikasi ditemui beberapa permasalahan, antara lain; Pertama, kurangnya minat guru untuk meneliti. Banyak guru yang malas untuk meneliti di kelasnya sendiri dan terjebak dalam rutinitas kerja sehingga potensi ilmiahnya tak muncul kepermukaan. Karya tulis mereka dalam bidang penelitian tidak terlihat. Padahal setiap tahun, Departemen Pendidikan Nasional (depdiknas) selalu rutin melaksanakan lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran (LKGDP) tingkat nasional yang diselenggarakan oleh direktorat Profesi Guru. Mereka baru mau meneliti ketika akan mengurus naik pangkat. Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Kedua, masalah kesejahteraan. Guru sekarang masih banyak yang belum sejahtera. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan antara guru yang sudah PNS dan guru yang belum PNS. Banyak guru yang tak bertambah pengetahuannya karena tak sanggup membeli buku. Mereka sibuk memikirkan bagaimana caranya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, sehingga tidak mungkin sanggup membeli buku. Hal ini karena kecilnya penghasilan setiap bulannya. Dengan adanya sertifikasi guru kesejahteraan para guru ikut meningkat. Ketiga guru kurang kreatif dalam membuat alat peraga atau media pembelajaran. Selama ini masih banyak guru yang hanya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajarannya. Seandainya para guru kreatif, pasti akan banyak ditemukan alat peraga dan media pada pembelajarannya. Kondisi minimnya dana justru membuat guru itu bisa kreatif memanfaatkan sumber belajar lainnya yang tidak hanya berada di dalam kelas, contohnya : pasar, museum, lapangan olahraga, sungai dan lain sebagainya.
Peran Guru Pasca Sertifikasi
Persoalan yang muncul kemudian pasca sertifikasi guru, adalah bahwa sertifikasi itu sendiri tidak memiliki jaminan jangka panjang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Guru yang tersertifikasi lebih merupakan pencerminan kondisi sekarang, yang secara umum merupakan kualitas sumber daya guru sesaat setelah sertifikasi. Oleh karenanya sertifikasi haruslah dikaitkan dengan proses belajar yang berkesinambungan, sehingga sertifikasi itu sendiri tidak bisa diasumsikan sebagai keunggulan kompetensi guru sepanjang hayat. Pasca sertifikasi seyogyanya guru harus selalu meningkatkan kompetensinya dengan cara belajar sepanjang hayat. Disinilah peran pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru, melalui penataan manajemen pengembangan kompetensi guru. Hal ini perlu dipikirkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mengingat peningkatan kompetensi guru sekaligus menjadi indikator peningkatan profesionalisme guru itu sendiri.
Pengembangan kompetensi guru didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan (1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya arus globalisasi dan informasi, (2) menutupi kelemahan-kelemahan yang tak tampak pada waktu seleksi, (3) mengembangkan sikap profesional,(4) mengembangkan kompetensi profesional, dan (5) menumbuhkan ikatan batin antara guru dan kepala sekolah. Secara teknis, kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru adalah (1) bimbingan dan tugas, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) kursus-kursus, (4) studi lanjut, (5) promosi, (6) latihan jabatan, (7) rotasi jabatan, (8) konferensi, (9) penataran, (10) lokakarya, (11) seminar, dan (12) pembinaan profesional guru (supervisi pengajaran).
Disini kita mengetahui bahwa, walaupun guru telah tersertifikasi yang asumsinya telah memiliki kecakapan kognitif, afektif, dan unjuk kerja yang memadai, namun sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pembangunan pendidikan kekinian, maka guru dituntut untuk terus menerus berupaya meningkatkan kompetensinya secara dinamis. Mantja (2002) menyatakan bahwa peningkatan kompetensi tersebut tidak hanya ditujukan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, namun yang lebih penting adalah kemampuan diri untuk terus menerus melakukan peningkatan kelayakan kompetensi. Sergiovanni (dalam mantja, 2002) menegaskan bahwa teachers are axpected to put their knowledge to work to demonstrate they can do the job. Finally, professional are expected to engage in a life long commitment to self improvement. Self improvement is the will-grow competency area. Pernyataan Sergiovanni tersebut memberikan petunjuk bahwa asumsi profesionalisme guru pasca sertifikasi seyogyanya menjadi motivasi bagi guru untuk terus menerus menata komitmen melakukan perbaikan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi.
Tanggung Jawab Terhadap Profesi
Mau disadari atau tidak sekarang ini, guru dihadapkan pada perubahan paradigma persaingan dari sebelumnya lebih bersifat physical asset menuju paradigma knowledge based competition. Perubahan paradigma tersebut menuntut efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guru, karena guru merupakan agen perubahan dan agen pembaharuan, sehingga mereka mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif. Pemantapan sumber daya guru sebagai intellectual capital harus diikuti dengan pengembangan dan pembaharauan terhadap kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga mereka mampu dan peka terhadap arah perubahan yang terjadi.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Berbeda dengan profesional dibidang lain, profesionalisme guru adalah menyebarluaskan kreativitas dan inovitas (semangat belajar) bagi siswa. Lebih jauh, dengan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah mulai berpihak kepada guru, maka sudah tidak ada alasan bahwa guru untuk menunjukkan kinerja yang rendah terlebih setelah tersertifikasi.
Dalam memandang kecenderungan pola pikir guru terhadap profesinya kita dapat menggunakan Kuadran Cash Flow Robert Kiyosaki (Masftukh, 2010) tentang cara pandang guru terhadap profesi guru menyebabkan terbentuknya empat kuadran.
Kuadran I: Guru Pekerja. Guru yang punya pekerjaan dan mengedepankan To Have. Kita disebut guru pekerja, bila kita termasuk guru yang menyukai kemapanan, tidak ada keinginan untuk berubah. Kita senang dengan pekerjaan rutinitas yang menjadi tanggung jawab kita. Perilaku kita tampak oleh mengajar dengan cara yang sama tentang hal yang sama kepada orang yang berbeda. Pada kuadran ini kita memiliki paradigma to have. Kita adalah orang yang berada dalam sistem yang sudah mapan. Sumber penghasilan kita adalah satu-satunya gaji/honor bulanan/mingguan ditambah dari proyek-proyek skala kecil dan rutin.

Kuadran II: Guru Profesional.Guru yang berkuasa atas pekerjaan dan mengedepankan To Have. Kita dikatakan guru profesional, bila kita termasuk guru yang menyukai tantangan dalam mengajar. Senang dengan pekerjaan yang mandiri, tidak rutin tapi memuaskan, senang berpindah tempat kerja dengan pekerjaan yang sama. Perilaku kita tampak oleh mengajar dengan cara yang sama tentang hal yang berbeda kepada orang yang berbeda. Pada kuadran ini kita mulai mengalami pergeseran pradigma tetapi masih pada konsep to have. Kita menjadi sistem bagi diri kita sendiri. Sumber penghasilan kita adalah sebagai profesional yang memiliki nilai (harga) setiap kali kita mengajar.

Kuadran III: Guru Pemilik. Guru yang punya keahlian dan visi kepemimpinan dan manajemen system, serta mengedepankan To Be. Kita dikatakan guru pemilik bila kita adalah guru yang memiliki keahlian (pemilik), tidak hanya terkait dengan pengajaran tetapi juga memiliki kemampuan mengendalikan sistem, sehingga pemilik menjadi bagian dari kelompok pengambil keputusan. Senang dengan peran sebagai investor dan atau pimpinan dengan tujuan mendapatkan penghasilan dari investasi/tugas tersebut. Kita adalah orang yang menjalankan sistem secara strategis, untuk mengendalikan diri dan orang lain bagi kemajuan lembaga. Pada kuadran ini kita mengalami pergeseran paradigma yang sangat jelas dari to have ke to be. Sumber penghasilan kita adalah dari keahlian dan sistem yang kita kendalikan.
Kuadran IV: Guru Perancang. Guru yang membuat dan mengendalikan sistem sekolah identik dengan dirinya serta mengedepankan To Be. Kita dikatakan guru perancang, bila kita adalah guru yang berfungsi sebagai perancang masa depan pengajaran, bersifat inovatif, senang pada ide dan perubahan yang mengaktifkan pengajaran. Kita adalah orang yang kaya dengan ide/gagasan yang inovatif yang menjadikan kita orang yang sangat berarti. Kita menjadi perancang sistem bagi kemajuan diri dan masa depan orang lain. Pada kuadran ini menunjukan bahwa pergeseran paradigma kita sudah sepenuhnya ke kuadran to be. Sumber penghasilan kita adalah dari sistem dan gagasan yang diterapkan banyak orang. Ide dan gagasan bekerja untuk menghasilkan uang bagi kita.
Cara pandang guru terhadap profesinya inilah yang kemudian akan membangun pola tanggung jawab guru terhadap profesinya. Pola yang dimaksud akan ditunjukkan melalui tindakan berdasarkan apa yang difahami guru tentang profesinya itu sendiri. Sehingga tanggung awab profesi guru lebih merupakan kesadaran diri yang tinggi seorang guru dalam menjaga profesinya dikalangan masyarakat atau disebut sebagai etika profesi guru. Etika guru ini terikat pada kode etik profesi guru, yang merupakan sarana untuk membantu guru sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Setidaknya ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi :
(a) Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
(b) Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan keja (kalanggan social).
(c) Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.
Untuk menerapkan kode etik guru sebagai norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia, sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota maasyarakat dan warga Negara. Maka dalam membangun tanggung jawab terhadap profesi guru atau pendidikan diperlukan:
1. Komitmen yang tinggi
Secara sederhana peningkatan kualifikasi akademik itulah, yang harus dikembangkan oleh tenaga pendidik. Guru masa depan perlu mempertegas kembali komitmen sebagai pendidik untuk tidak memaksakan pembelajaran yang hanya bermuatan kognitif saja, namun lebih aplikatif sejalan dengan konsep pembelajaran learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be
2. Pemikiran yang serius dan cermat (smart thinking);
Guru masa depan perlu memahami, menghayati, dan melaksanakan dimensi-dimensi tugas (apa), proses (bagaimana), lingkungan, dan keterampilan personal. Guru masa depan perlu memiliki pendidikan yang setingkat di atas standart minimal yang diharapkan pemerintah. Dalam dunia pendidikan dasar, tenaga pengajar setidaknya harus berbasis pendidikan S1, pendidikan menengah tenaga pengajarnya harus berbasis pendidikan S2, dan perguruan tinggi harus berbasis pendidikan S3.
3. Koordinasi dan sinergi;
Desain jejaring kerja (networking) peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan melibatkan instansi Pusat, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi setempat
4. Networking dan Support dari semua komponen terkait
KKG, MGMP serta lembaga profesi sebagai wadah pengembangan profesi guru melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi profesi guru. Selain itu perlu adanya pemberdayaan (empowerment) guru yang telah memperoleh sertifikat. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pemberian tugas yang sesuai dengan kompetensi guru maupun adanya dorongan dari fihak manajemen sekolah yang mampu menumbuhkan motivasi kerja bagi para guru. Meningkatnya kompetensi guru yang didukung adanya motivasi kerja yang tinggi akan dapat meningkatkan kinerja guru.
Guru merupakan sebuah profesi terhormat dan mulia yang mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.Sebagai sebuah perkerjaan profesional, maka guru dituntut untuk dapat bersikap dan berperilaku sejalan dengan Kode Etik Profesi. Pertanyaannya, apakah para guru di Indonesia saat ini sudah dapat menghayati dan menegakkan kode etik profesinya? Tentu jawaban beragam akan muncul, akan tetapi satu hal yang pasti adalah disaat guru meningkatkan kinerjanya, maka berarti meningkatkan kualitas pembelajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dan ini merupakan bentuk tanggung jawab guru terhadap profesinya sekaligus penjaminan kualitas guru itu sendiri atas sertifikasi yang diterimanya.

Penutup
Menjadi guru yang peduli terhadap pendidikan mensyaratkan totalitas cipta, rasa, dan karsa sehingga mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki secara optimal, baik kompetensi personal, professional, dan kemasyarakatan. Kompetensi tersebut mutlak dikembangkan dalam rangka memperkuat sifat konservatif pada diri guru. Untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, sehingga pascasertifikasi perlu ada upaya sistematis, sinergis, dan berkesinambungan yang menjamin guru tetap profesional. Agar terbangun tanggung jawab profesi yang tidak hanya bersifat pribadi atau individu guru yang bersangkutan akan tetapi juga mampu menjadi komitemen kolektif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang.
Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan Nasional (2006) Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Direktoran Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. Jakarta.

Fasli Jalal. (2007). Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu?. Makalah disampaikan pada seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Unair, tanggal 28 April 2007 di Surabaya

Muchlas Samani. (2008). Sertifikasi Guru Sebagai Bagian Peningkatan Kualitas Pendidikan. Makalah disampaikan pada seminar Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan. Program Pascasarjana UNY, 22 Maret di Yogyakarta

I Wayan Santyasa, Dimensi-Dimensi Teoretis Peningkatan Profesionalisme Guru, Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Tidak Di Publikasikan

Maftukh, Muhamad. Sertifikasi Dan Guru Profesional. http://penulismuda.com/artikel-mainmenu-42/2946-sertifikasi-dan-guru-profesional diakses 15 Agustus 2011
foto: trustcosurabaya.com